REPORTASE JAKARTAJAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperkuat mitigasi bencana di daerah masing-masing. Mitigasi juga harus didukung dengan ketersediaan anggaran bencana yang diupayakan pemerintah daerah (Pemda).
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).“Saya minta Pemda, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) agar identifikasi potensi bencana di daerah masing-masing, longsor, banjir, gempa bumi, erupsi gunung. Siapkan juga anggarannya. Jangan sampai BPBD berteriak tidak ada anggarannya,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, kerap kali penyiapan mitigasi bencana hingga penanggulangan pascabencana mengalami kendala karena ketidaksiapan anggaran dari daerah. Pemda yang daerahnya kerap terjadi bencana harus menyiapkan anggaran bersama stakeholder di daerah.
“Jangan setiap bencana yang ditelpon kepala BNPB, Menko PMK. Daerah dulu mestinya, kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu,” ungkapnya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pentingnya tindakan pra-bencana ketimbang tanggap darurat yang biasa dilakukan setelah bencana terjadi. Tindakan pra-bencana mencakup peringatan dini, edukasi masyarakat, serta tata ruang dan konstruksi. Hal ini penting untuk meminimalisasi korban maupun kerugian.
“Yang saya lihat, kita baru sibuk di tahap tanggap darurat saat terjadi bencana, padahal pra-bencana itu jauh lebih penting. Bagaimana siapakan, edukasi, pelatihan, untuk langkah-langkah antisipasi harus jadi prioritas,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, kerap kali penyiapan mitigasi bencana hingga penanggulangan pascabencana mengalami kendala karena ketidaksiapan anggaran dari daerah. Pemda yang daerahnya kerap terjadi bencana harus menyiapkan anggaran bersama stakeholder di daerah.
“Jangan setiap bencana yang ditelpon kepala BNPB, Menko PMK. Daerah dulu mestinya, kalau besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu,” ungkapnya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pentingnya tindakan pra-bencana ketimbang tanggap darurat yang biasa dilakukan setelah bencana terjadi. Tindakan pra-bencana mencakup peringatan dini, edukasi masyarakat, serta tata ruang dan konstruksi. Hal ini penting untuk meminimalisasi korban maupun kerugian.
“Yang saya lihat, kita baru sibuk di tahap tanggap darurat saat terjadi bencana, padahal pra-bencana itu jauh lebih penting. Bagaimana siapakan, edukasi, pelatihan, untuk langkah-langkah antisipasi harus jadi prioritas,” kata Jokowi.
Adapun tindakan tanggap darurat yang masih sering mendapatkan hambatan menurut Jokowi adalah bantuan korban yang tidak tersalurkan dengan baik. Ribetnya regulasi di daerah kerap kali membuat bantuan korban bencana hanya menumpuk di posko bantuan.
“Saya sampaikan disini, sederhanakan aturan-aturan. Karena pengalaman di NTB, Palu, Cianjur. Saya lihat uangnya ada, tapi disampaikan ke masyarakat setengah mati, prosedurnya ribet. Sederhanakan, buat yang paling simpel sehingga uang bisa masuk ke masyarakat. Tapi tetap dikontrol betul,” tegasnya.
(Red).
