Exclusive Reportase Ninoy KarundengReportasejakarta.com- KPK pimpinan Firli Bahuri tengah mengalami pembusukan dari tuduhan Indonesia Corruption Watch (ICW). Paling anyar adalah tuduhan ICW bahwa KPK di bawah komando Firli Bahuri tidak akuntabel dan transparan. Tuduhan ICW terkait pemilihan para deputi di KPK.
Menanggapi tudingan ICW terhadap KPK tersebut, mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono memandang kecaman LSM tersebut mengada-ada.
“ICW cuma berteriak-teriak sekedar untuk mencari publikasi, mencari nama sebagai LSM,” kata AM Hendropriyono Jumat (1/4/2020) di Jakarta.
Lebih jauh, justru berbagai catatan menunjukkan ICW yang tidak akuntabel dan transparan. ICW tercatat menerima dana dari luar negeri. Untuk siapa ICW bekerja?
Berdasarkan catatan, pada 2012 ICW menerima dana Rp7,4 miliar dan penerimaan tak terikat sebesar Rp4,4 miliar. Dari mana?
ICW juga pernah menerima uang melalui rekening 11.11.11, HIVOS Fundraising, TAF Election, IFES Endorsing, ACCESS, UNODC, dan RWI-Migas. ICW menerima duit dari Wali Kota New York Michael Bloomberg sebesar Rp427 juta lebih.
KPK Singkirkan Novel Baswedan Hindari Politisasi KPK
Sebagaimana diketahui KPK tengah melakukan upaya pembersihan KPK dari politisasi. Misalnya dari KPK menuju pada kinerja profesional. Pemilihan para deputi di KPK merupakan domain internal. Tidak penting pendapat ICW.
Sebelumnya KPK memilih Wakil Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal Karyoto menjadi Deputi Penindakan KPK. Tiga jabatan deputi lain dipegang oleh Mochamad Hadiyana (Deputi Informasi dan Data), Komisaris Besar Endar Priantoro (Direktur Penyelidikan), dan Ahmad Burhanudin (Kepala Biro Hukum).
Praktis dengan perubahan posisi tersebut Firli Bahuri menyingkirkan dominasi Novel Baswedan yang ditunggu oleh masyarakat. KPK melakukan perombakan untuk membersihkan KPK yang sebelum dipimpin oleh Firli Bahuri sarat politisasi.
ICW Hanya Cari Nama
Catatan tentang ICW memang hampir selalu menghindari kritikan tajam ke KPK lama (sebelum dipimpin Firli Bahuri). ICW merilis laporan tren 2015-2018. Fokusnya hanya penetapan tersangka. Contoh tahun 2018 disangkakan 261 orang dengan 57 kasus, sebelumnya 128 tersangka (44 kasus).
Misalnya terkait dengan tidak dikenakannya pasal TPPU untuk Setya Novanto. Hanya saran yang disampaikan. KPK tidak melakukan kecaman.
ICW sebelumnya juga tidak pernah mengritisi KPK lama secara tajam. Efektivitas penggunaan anggaran KPK tidak berbanding denga8n jumlah uang yang bisa diselamatkan oleh KPK. Yang kembali ke kas negara.
Dari 2015-2019 KPK menghabiskan dana APBN sebesar Rp4,17 triliun. Namun hanya Rp1,58 triliun yang berhasil diselamatkan. Artinya negara malah rugi Rp2.6 triliun. Defisit. Lebih banyak biaya daripada pendapatan.
Kenapa? Karena KPK lama tidak banyak mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada pelaku korupsi. Tidak menggunakan pendekatan follow the money. Hal ini memersulit penuntutan karena sulit untuk mengakomodir asas pembalikan beban pembuktian. KPK lama juga tidak memaksimalkan asset recovery.
ICW, terkait kasus Novanto, tak pernah mengriktik keras KPK lama tang tidak mengenakan delik pencucian uang. Dengan catatan presatasi amburadul KPK lama seperti itu ICW tampak mendorong alokasi dana APBN lebih besar ke KPK, dengan paparan perbandingan alokasi anggaran KPK yang berkisar antara 0,0003-3% dari besaran APBN yang lebih dari Rp2,000 triliun sejak 2015 sampai 2019.
ICW mengeluarkan laporan bertajuk Catatan Masyarakat Sipil terhadap KPK 2015-2019. Di situ ICW mencatat bahwa strategi pencegahan KPK (lama) belum merespon kebutuhan publik saat ini, dan masih hanya berfokus pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Juga mandat koordinasi, supervisi, dan monitoring lembaga penegak hukum lain belum maksimal dilakukan.
KPK Firli tengah melakukan pencegahan kerugian negara melalui upaya peningkatan penerimaan negara-daerah, pemulihan, pengembalian aset pemerintah dan BUMN. Terakhir, perbaikan sistem untuk mendukung lima program pemerintah; SDM, infrastruktur, regulasi, birokrasi dan transformasi ekonomi.
Terkait dengan transparansi, akuntabilitas, publikasi KPK secara diam-diam KPK telah menahan lebih dari 46 orang dan akan segera mengadili para tersangka. KPK pun tetap bekerja di tengah wabah virus Corona. Tim penyelidik, penyidik, penuntut umun, eksekusi, monitoring, tim surveillance masih tetap bekerja di tengah ancaman wabah virus Corona Covid-19.
Firli menyebutkan bahwa kegiatan penyidikan, penggeledahan, penyitaan, mencari para DPO adalah pekerjaan bertaruh nyawa. Pun kegiatan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka tetap berjalan karena tidak bisa ditunda, terkait dengan waktu penahanan tersangka. JPU (Jaksa Penuntut Umum) pun melakukan inovasi dan menyelesaikan perkara melalui conference.
Semua pekerjaan itu dilaksanakan tanpa banyak publikasi dengan pendekatan yang berbeda dari KPK sebelumnya yang tampak arogan. KPK di bawah Firli Bahuri menekankan pada keseimbangan hak-hak hukum tersangka. Sebagai manusia. Sesama manusia. Tanpa kehilangan ketegasan dalam memberantas korupsi. Itu semua dengan akuntabilitas, transparansi, dan menekankan penghormatan tinggi terhadap martabat manusia.
ICW Tuduh Presiden Jokowi Ingkar Janji
“Kita menilai ini tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi, ini tahun kehancuran bagi KPK yang benar-benar disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang,” kata Kurnia di Jakarta, Minggu (29/12/2019).
Terkait dengan berbagai catatan tentang ICW seperti di atas dan tuduhan terbaru ICW kepada KPK menunjukkan bahwa ICW memiliki kepentingan publikasi tendensius, cenderung membela KPK lama dan melakukan pembusukan terhadap KPK pimpinan Firli Bahuri.
Labih jauh, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono yang pernah mengenyam pendidikan di United States Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth Amerika Serikat yang sangat memahami filsafat intelijen dan doktrin Center of Gravity yang sangat terkenal itu memberikan tanggapan.
“ICW jadi kaki tangan KPK lama,” kata AM Hendropriyono yang dikenal sebagai the Master of Intelligence dan pendiri Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Sentul Bogor itu.
(Red).
